Perbandingan Pemerintahan SBY (2004–2014) & Jokowi (2014–2024)

Perbandingan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencerminkan dua dinamika gaya kepemimpinan, pendekatan ekonomi, serta strategi politik yang berbeda dalam sejarah pasca-Reformasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemerintahan SBY meletakkan dasar stabilitas politik dan institusional demokrasi yang kokoh, sedangkan pemerintahan Jokowi merealisasikan transformasi fisik dan pemerataan infrastruktur secara agresif. Analisis komparatif ini memberikan pemahaman mendalam mengenai capaian, pola kebijakan, serta tantangan pembangunan yang ditinggalkan oleh kedua pimpinan negara bagi arah masa depan Indonesia.

Ekonomi dan Pembangunan Pada era SBY (2004–2014), perekonomian Indonesia berfokus pada stabilitas makroekonomi, konsolidasi demokrasi pasca-krisis, serta pendekatan kesejahteraan pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Pemerintahan SBY berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis keuangan global 2008 dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Di Era Jokowi (2014–2024) ditandai dengan pergeseran ke arah pembangunan infrastruktur masif dan hilirisasi industri. Pendekatan ini menekankan konektivitas antarwilayah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) serta keberanian merelokasi ibu kota negara (IKN), meskipun dihadapkan pada tantangan akumulasi utang negara dan dampak pandemi COVID-19.

Politik, Hukum, dan Demokrasi Dari kacamata politik dan kelembagaan, era SBY dikenal dengan konsolidasi demokrasi yang relatif menjaga checks and balances, penguatan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta gaya diplomasi internasional “Thousands of Friends, Zero Enemies”.

Di Era Jokowi menampilkan konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat dengan merangkul mayoritas partai politik ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, periode ini juga diwarnai kritik dari pengamat mengenai kemunduran demokrasi (democratic regression), kebebasan sipil, serta dinamika independensi lembaga penegak hukum seperti KPK.

Penulis :  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 159

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 62.000