Buku Ajar Hukum Administrasi Bagi APH Di Indonesia
Buku Ajar Hukum Administrasi bagi APH di Indonesia ini mengurai secara tajam batasan yuridis kapan suatu tindakan pejabat publik masuk ke dalam ranah sanksi administrasi dan kapan berpindah menjadi domain penindakan pidana, khususnya pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Penyalahgunaan Wewenang. Mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta perkembangan UU Penegakan Hukum dan SEMA/PERMA terbaru, buku ini menyajikan panduan bagi APH dalam menilai keabsahan tindakan pejabat publik (beschikking dan feitelijke handelingen).
Selain mendudukkan porsi APH dalam menghormati mekanisme Upaya Administratif dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara prosedural, serta pentingnya mendasarkan penegakan hukum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar penyidikan dan penuntutan tidak salah sasaran (criminalization of administration).
Hukum Administrasi bagi APH di Indonesia mencakup ruang lingkup wewenang, pengawasan tindakan pejabat, dan penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi pedoman penting bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam memahami batasan kekuasaan serta penanganan perkara yang bersinggungan dengan administrasi pemerintahan.
Dasar dan Wewenang
- Batas kewenangan badan atau pejabat pemerintahan merujuk pada undang-undang.
- Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang atau melampaui wewenang.
- Keabsahan keputusan atau tindakan administratif negara.
Aspek Penegakan Hukum
- Penerapan sanksi administratif sebelum melangkah ke ranah pidana korupsi.
- Pengujian kerugian keuangan negara versus kebijakan diskresi pejabat.
- Koordinasi penanganan perkara antara instansi pengawas internal dan APH
- Aparat Penegak Hukum (APH): Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik KPK, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Advokat Auditor Pemerintah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat, BPKP, dan BPK sebagai acuan hukum materiil dan formal dalam mengani kasus yang melibatkan pejabat instansi pemerintah.
Penulis : A. Junaedi Karso
Halaman buku: 273
DOWNLOAD
PRE-ORDER | Rp 84.000