Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Hukum Acara Pidana: Peluang dan Tantangan Perlindungan Korban
Penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana membuka peluang pemulihan sekaligus menghadirkan tantangan perlindungan korban. Perdamaian dan penandatanganan kesepakatan belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya hak korban atau keabsahan penghentian perkara. Di balik penyelesaian yang tampak diterima bersama, dapat berlangsung tekanan, ketimpangan posisi tawar, dan ketidakpastian pelaksanaan kewajiban. Persoalan tersebut menuntut perhatian terhadap hubungan antara pilihan penyelesaian, penggunaan kewenangan, dan pengalaman korban sepanjang proses pidana, termasuk ketika harapan pemulihan tidak terpenuhi.
Buku ini menempatkan hukum acara pidana sebagai sarana pemeriksaan perkara sekaligus pembatas penggunaan kewenangan negara. Pembahasannya bertumpu pada legalitas kewenangan, kesukarelaan, partisipasi bermakna, keselamatan, kepastian prosedur, dan pemulihan yang terlaksana. Kepentingan korban dibahas bersama jaminan hak tersangka atau terdakwa, terutama hak pembelaan dan perlindungan dari pemaksaan pengakuan. Perspektif tersebut memungkinkan penilaian terhadap mekanisme restoratif tanpa menganggap keberhasilan dialog dapat menggantikan pembuktian atau membenarkan tindakan yang melampaui dasar hukum.
Melalui uraian deskriptif dan analitis, buku ini menghubungkan landasan filosofis, teoretis, serta normatif dengan penerapan restoratif sejak penyelidikan hingga pemeriksaan pengadilan. Perhatian diarahkan pada hubungan antara pengungkapan fakta, pembuktian, dan kerahasiaan informasi, serta antara keabsahan kesepakatan, daya ikat, dan pelaksanaan pemulihan. Pembahasan ketimpangan posisi tawar dan kebutuhan perlindungan khusus memperjelas mengapa persetujuan formal memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengawasan dan koreksi hukum kemudian ditempatkan sebagai sarana untuk menilai serta menanggapi penyimpangan proses.
Kontribusi buku ini terletak pada penyediaan kerangka konseptual dan yuridis untuk menilai kelayakan penerapan restoratif, merumuskan pengamanan prosedural, dan mempertimbangkan arah pembaruan kelembagaan. Evaluasi diarahkan melampaui angka perdamaian menuju legalitas, kualitas partisipasi, pemerataan akses, keselamatan, dan pemulihan nyata. Ketika mekanisme restoratif dilarang, ditolak, atau tidak memenuhi prasyarat, proses peradilan dan layanan perlindungan tetap diperlukan untuk menjamin hak serta akses pemulihan. Buku ini relevan bagi akademisi, mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, advokat, pendamping korban, dan perumus kebijakan.
Penulis : Mahsun Ismail, S.H., M.H
Editor : Dr. Ria Kasanova, M.Pd.
Halaman buku: 303
DOWNLOAD
PRE-ORDER | Rp 90.000