Tadarus Politik Menuju Pemilu 2029 merupakan buku yang mengajak masyarakat Indonesia melakukan refleksi, pembelajaran, dan pendalaman politik secara kritis, rasional, etis, dan konstitusional menjelang Pemilu 2029. Istilah tadarus digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan proses membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan nilai-nilai politik kebangsaan agar demokrasi tidak berhenti pada aktivitas mencoblos, tetapi berkembang menjadi budaya politik yang mencerdaskan dan bertanggung jawab.

Pemilu 2029 memiliki arti penting karena desain keserentakan pemilu mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan antara pemilu nasionalDPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu daerah/lokal yang meliputi DPRD dan kepala daerah, dengan pemilu daerah dilaksanakan dalam rentang dua sampai dua setengah tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional. 

Hakikat politik, kekuasaan, demokrasi, konstitusi, kepemimpinan, partai politik, pemilu, pemilih, kampanye, serta etika politik sebagai fondasi untuk memahami proses demokrasi secara lebih dewasa. Pembaca diajak melihat politik bukan semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepentingan publik.

Dalam Pemilu. Pemilih ditempatkan sebagai subjek utama demokrasi yang perlu memiliki kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, hoaks, disinformasi, misinformasi, dan manipulasi digital. Perkembangan media sosial, algoritma, deepfake, serta kecerdasan buatan menjadikan literasi politik dan literasi digital semakin penting dalam menentukan kualitas pilihan politik masyarakat.

Kampanye berbasis program, visi kebangsaan, komitmen terhadap konstitusi, rekam jejak, integritas, akuntabilitas, serta hubungan calon pemimpin dengan rakyat. Dengan demikian, masyarakat diarahkan untuk memahami informasi mengenai peserta pemilu berdasarkan data dan sumber yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan popularitas, identitas, sentimen, atau arus informasi di media sosial.

Dalam konteks Pemilu 2029, Tadarus Politik  mengkaji perubahan hubungan antara politik nasional dan politik daerah. Pemisahan pemilu nasional dan lokal dimaksudkan oleh MK untuk antara lain memberikan ruang yang lebih jelas bagi isu pembangunan daerah dan mengurangi kompleksitas pilihan yang harus dihadapi pemilih dalam model lima kotak. Pada Agustus 2026, MK kembali menegaskan bahwa pemisahan tersebut berlaku mulai Pemilu 2029 dan bahwa kerangka hukum penyelenggaraannya perlu dituntaskan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. 

Dengan pendekatan yang memadukan pendidikan politik, hukum pemilu, demokrasi, etika, kepemimpinan, literasi digital, dan kesadaran kebangsaan, buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, organisasi masyarakat, serta seluruh warga negara yang ingin memahami arah demokrasi Indonesia menuju 2029.

Penulis:  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 845

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 210.000