Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karena itu, setiap penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan dituntut untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi, maladministrasi, serta berbagai bentuk perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, penggunaan anggaran, dan pelayanan yang diberikan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, sosial, dan moral.

Konsep dasar etika publik, kepemimpinan etis, pelayanan publik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas kinerja, pengawasan publik, korupsi publik, good governance, serta transformasi digital pemerintahan. Pembahasan juga diarahkan pada bagaimana etika dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan negara, pelayanan masyarakat, penggunaan teknologi informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam sektor publik.

Buku Ajar Etika & Akuntabilitas Publik  mengkaji berbagai problematika etika pemerintahan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, maladministrasi, lemahnya pengawasan, rendahnya integritas birokrasi, dan risiko manipulasi informasi serta data dalam era digital. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara etika, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan dalam praktik.

Penguatan etika dan akuntabilitas tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, lembaga pengawasan, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar pengawasan publik berjalan efektif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.

Buku Ajar Etika & Akuntabilitas Publik menegaskan bahwa pemerintahan yang berintegritas tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai target pembangunan, tetapi juga dari cara kekuasaan dijalankan, keputusan dibuat, sumber daya publik dikelola, dan masyarakat dilayani. Etika memberikan landasan nilai, sedangkan akuntabilitas menyediakan mekanisme pertanggungjawaban. Keduanya merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, responsif, adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penulis :  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 691

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 177.000