Buku Ajar Hukum Administrasi  bagi Koperasi & Perusahaan Swasta di Indonesia ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum, aspek legalitas, serta tata kelola administrasi yang berlaku bagi dua pilar penting perekonomian di Indonesia: Koperasi dan Perusahaan Swasta (seperti Perseroan Terbatas/PT, CV, dan bentuk badan usaha swasta lainnya).

Di tengah dinamika regulasi nasional terutama dengan adanya pembaruan hukum melalui paket regulasi cipta kerja dan sektor keuangan dan mengupas tuntas bagaimana instrumen Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Pengantar Hukum Administrasi dan Legalitas Badan Usaha

1. Membahas kedudukan hukum koperasi dan perusahaan swasta sebagai subjek hukum mandiri di Indonesia.
2. Prosedur perizinan berusaha berbasis elektronik (Online Single Submission / OSS) dan pentingnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Aspek Hukum dan Administrasi Koperasi

Landasan & Prinsip: Mengupas landasan idiil, struktural, serta prinsip dasar koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

1. Proses Pendirian & Pengesahan: Tata cara pengajuan akta pendirian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Tertib Administrasi Organisasi: Panduan pengelolaan perangkat administrasi wajib koperasi (seperti buku daftar anggota, pengurus, pengawas, notulen rapat anggota, hingga buku simpanan).
3. Pengawasan & Kepatuhan: Dinamika regulasi terbaru, termasuk pemisahan pengawasan sektor jasa keuangan koperasi (open loop vs close loop) yang melibatkan OJK dan Kementerian.

Aspek Hukum dan Administrasi Perusahaan Swasta

1. Bentuk Badan Usaha: Klasifikasi perusahaan swasta, dengan fokus utama pada Perseroan Terbatas (PT) baik skala besar maupun Perseorangan/UMKM, serta CV dan Firma.
2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris.
3. Perubahan Anggaran Dasar & Korporasi: Prosedur administratif dalam melakukan ekspansi, merger, akuisisi, hingga likuidasi atau pembubaran badan usaha swasta.

Mitigasi Risiko Hukum dan Sanksi Administrasi

1. Analisis potensi pelanggaran hukum dalam praktik operasional harian, seperti pencampuran aset pribadi dengan aset perusahaan/koperasi (piercing the corporate veil).
2. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pemerintah (mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan status badan hukum) apabila terjadi ketidakpatuhan regulasi.

Penulis:  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 183

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 66.000