Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi sekadar institusi penguji dokumen administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi benteng terakhir perlindungan hak-hak sipil warga negara dari potensi kesewenang-wenangan penguasa. Di tengah pusaran reformasi birokrasi, sentralisasi perizinan, dan disrupsi digital, PTUN dituntut untuk terus mengkalibrasi doktrin-doktrin klasiknya agar tetap relevan dalam mengawal prinsip negara hukum (rechtsstaat).

Buku referensi definitif ini menyajikan ekskavasi intelektual yang komprehensif dan mendalam mengenai arsitektur peradilan administrasi di Indonesia. Ditulis dengan ketajaman analisis doktrinal dan empiris, karya ini membedah secara sistematis mulai dari akar filosofis dan sumber hukum, demarkasi kompetensi absolut dan relatif, anatomi prosedur berperkara, rezim pembuktian yang khas, hingga anatomi putusan dan lapisan upaya hukum.

Lebih dari sekadar memaparkan hukum acara secara dogmatis, buku ini secara berani mengeksplorasi perkembangan kontemporer yang menjadi episentrum perdebatan hukum saat ini. Pembaca akan diajak untuk menelaah perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pasca-Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif melalui mediasi sengketa publik, inovasi peradilan elektronik (e-court), hingga proyeksi dan tantangan eksistensial PTUN dalam menghadapi rezim Omnibus Law Cipta Kerja.

Diperkaya dengan analisis yurisprudensi mutakhir dan sintesis dari puluhan literatur jurnal bereputasi, buku ini merupakan kompas navigasi yang esensial. Sebuah rujukan wajib bagi para akademisi, mahasiswa hukum, hakim, advokat, serta aparatur sipil negara yang berdedikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Penulis :  Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.

Editor:  Rahayu Palembang, S.Pd., Gr.

Halaman buku: 311

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 92.000