Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital Indonesia adalah inovasi tata kelola pemerintahan desa yang menggantikan sistem pencoblosan kertas konvensional dengan e-voting. Transformasi ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data kependudukan secara real-time, memastikan proses pemilihan yang berlangsung cepat, transparan, dan efisien.
Pilkades berbasis e-voting ini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah dalam wilayah NKRI, dimana tahap uji coba (2013-2019): Uji coba e-voting untuk Pilkades pertama kali dilakukan di beberapa daerah perintis seperti Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah).
Perluasan Skala Daerah (2020-2024): Beberapa kabupaten seperti Pemalang, Tangerang, dan Bogor dst.
Konsep utama dan mekanisme pelaksanaan Pilkades Digital mencakup:

1. Dasar Hukum: Berlandaskan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem ini diakselerasi melalui berbagai peraturan daerah dan surat edaran gubernur untuk modernisasi birokrasi tingkat desa.
2. Mekanisme E-Voting: Warga memberikan suara menggunakan anjungan perangkat elektronik (komputer atau tablet) alih-alih mencoblos kertas suara.
3. Validasi Identitas: Pemilih diverifikasi menggunakan KTP elektronik atau sistem biometrik (sidik jari) untuk mencegah kecurangan dan suara ganda.
4. Integrasi Data: Sistem terhubung langsung dengan database kependudukan daerah. Hal ini menjamin transparansi data pemilih yang akurat.
5. Hasil Real-Time: Penghitungan suara dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil akhir dapat langsung diketahui dan direkapitulasi secara nasional atau daerah dalam hitungan menit.

Penulis :  A. Junaedi Karso

Halaman Buku : 124

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp.54.000