Buku Ajar Filsafat Ilmu Pemerintahan dirancang sebagai kompas intelektual bagi mereka yang ingin memahami pemerintahan melampaui sekadar prosedur teknis atau birokratis. Buku ini membedah “jiwa” dari kekuasaan dan pelayanan publik melalui kacamata filsafat.

Berikut adalah deskripsi mendalam mengenai komponen utama yang biasanya dimuat dalam buku ini:

1. Identitas Ilmiah: Ontologi Pemerintahan

1. Buku ini mendefinisikan apa itu “Ilmu Pemerintahan” secara hakiki. Penulis biasanya menguraikan apakah pemerintahan itu sebuah ilmu (science), seni (art), atau gabungan keduanya. Deskripsi ini penting untuk menetapkan batasan (boundary) yang jelas antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik atau ilmu administrasi publik.

2. Metodologi: Epistemologi Pemerintahan

• Dalam bagian ini, buku menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran dalam fenomena pemerintahan. Fokusnya meliputi:
• Logika Berpikir: Bagaimana membangun argumen yang kuat mengenai kebijakan publik.
• Validitas Data: Cara menguji efektivitas sebuah sistem pemerintahan secara ilmiah.
• Paradigma: Pergeseran cara pandang dari model pemerintahan tradisional menuju Good Governance atau Digital Governance.

3. Moralitas Kekuasaan: Aksiologi Pemerintahan

Ini merupakan inti dari setiap buku filsafat pemerintahan. Penulis menekankan bahwa kekuasaan tanpa nilai adalah tirani. Pembahasan mencakup:

1. Etika Publik: Standar moral bagi para pemangku kebijakan.
2. Keadilan Sosial: Bagaimana distribusi kekuasaan dan sumber daya harus dilakukan demi kepentingan rakyat.
3. Legitimasi: Mengapa rakyat mau patuh dan apa dasar moral dari kepatuhan tersebut.

4. Struktur Penulisan

Secara umum, buku ini disusun dengan sistematika yang memudahkan mahasiswa atau praktisi:

1. Teori Klasik & Modern: Menghubungkan pemikiran filsuf besar (seperti Thomas Hobbes atau John Locke) dengan realitas pemerintahan kontemporer.
2. Studi Kasus: Analisis filsafati terhadap kebijakan nyata atau kegagalan sistemik dalam birokrasi.
3. Refleksi Kritis: Mengajak pembaca mempertanyakan kembali apakah struktur pemerintahan saat ini sudah memenuhi standar etis kemanusiaan.

5. Target Pembaca

1. Khususnya Mahasiswa/mahasiswi Ilmu Pemerintahan/Politik Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebagai landasan teoretis sebelum mengambil mata kuliah praktis.
2. Pejabat Publik/Birokrat: Untuk memperdalam integritas dan pemahaman mengenai filosofi pelayanan publik.
3. Pengamat Sosial: Sebagai alat bedah untuk menganalisis fenomena politik secara lebih tajam dan mendasar.
4. Kesimpulan: Buku ini adalah upaya untuk memanusiakan birokrasi dengan cara menyuntikkan nilai-nilai kebijaksanaan ke dalam setiap sel pengambilan keputusan pemerintah.

Penulis : A. Junaedi Karso

Halaman buku : 121

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 54.000