Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) telah mentransformasi lanskap politik dan tata kelola pemerintahan (governance) menjadi lebih digital dan partisipatif. Dalam bidang politik, ICT digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga, transparansi, serta memfasilitasi kampanye politik melalui media sosial. Dalam bidang governance, ICT diimplementasikan melalui e-government untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola yang lebih efisien (good governance), terbuka, transparan, dan partisipatif, sekaligus mengubah dinamika kekuasaan tradisional. Poin utama politik dan governance itu adalah:

1. Transparansi Demokratis, Akuntabilitas, Partisipasi, Supremasi Hukum, Efektif & Efisien: Mendorong keterlibatan warga secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Aplikasi dan situs web pemerintah meningkatkan transparansi (good governance) pada kualitas pemerintahan agar sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
2. E-Government & E-Governance: Fokus pada digitalisasi administrasi untuk efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 
3. Economic Governance, Political Governance,Administrative Governance: PilarUtama Tata Kelola (3 Pilar Good Governance).

Tujuan utama politik dan tata kelola (governance) berpusat pada penyelenggaraan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan urusan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, yang berorientasi kepada:

1. Proses Pengambilan Keputusan, Legitimasi & Legalitas, Pilar Politik (Political Governance): Politik: Pengambilan Keputusan dan Kekuasaan.  
2. Proses Implementasi, Pengelolaan Urusan Publik, Manajemen Pembangunan : Governance (Tata Kelola): Implementasi dan Kinerja. 
3. Tantangan: Selain dampak positif, penggunaan ICT menimbulkan risiko keamanan siber, kesenjangan digital, dan penyebaran disinformasi/hoaks.

Penulis: A. Junaedi Karso & Rudi Hardi

Halaman buku: 92

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 48.000