Pemerintah Indonesia sedang menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja, khususnya Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan (khususnya Jumat) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau bagi sektor swasta, sebagai respons strategis terhadap lonjakan harga minyak dunia dan upaya penghematan konsumsi BBM nasional. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan konsumsi BBM nasional hingga 20% melalui pengurangan mobilitas harian, terutama di wilayah metropolitan padat lalu lintas seperti Jabodetabek. 

Secara keseluruhan, penerapan WFH yang fleksibel diharapkan menjadi bagian dari strategi kerja digital yang lebih berkelanjutan, menjaga stabilitas APBN, dan menstabilkan konsumsi energi nasional pasca Lebaran 2026. Namun dikecualikan bagi sektor penting seperti kesehatan dan infrastruktur.

Kebijakan yang diberlakukan mulai 1 April 2026 ini menargetkan penurunan mobilitas harian, efisiensi energi, dan transformasi budaya kerja, dengan tujuan:

1. Tujuan dan Fleksibilitas: Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban subsidi energi dan ketergantungan impor minyak. Fleksibilitas diterapkan dengan memilih hari kerja dengan dampak produktivitas terkecil (seperti Jumat) atau mengatur agar WFH tidak memicu long weekendyang justru meningkatkan mobilitas wisata. 
2. Potensi Dampak: Pengalaman selama pandemi menunjukkan sistem kerja jarak jauh mampu menjaga produktivitas sekaligus menghemat BBM dalam jumlah besar. Potensi penghematan 20% dapat berkontribusi signifikan pada pengurangan beban anggaran subsidi (Pertalite dan Solar). 
3. Tantangan dan Evaluasi: Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhan sektor swasta, evaluasi rutin (rencana evaluasi pada bulan kedua), serta optimalisasi kerja digital. 

Penulis: A. Junaedi Karso

Halaman buku: 362

DO0WNLOAD

PRE-ORDER | Rp 102.000