Transformasi digital tidak cukup dipahami sebagai proses memindahkan layanan pemerintahan dari ruang fisik ke dalam aplikasi. Digitalisasi pemerintahan menuntut perubahan yang lebih mendasar, yaitu pembaruan pola pikir, desain kelembagaan, proses pengambilan keputusan, tata kelola data, budaya organisasi, kompetensi aparatur, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan di era kecerdasan digital harus mampu bergerak dari pola kerja yang administratif dan reaktif menuju tata kelola yang adaptif, prediktif, kolaboratif, serta berorientasi pada kebutuhan warga negara.

Buku ini menggunakan istilah ekosistem kebijakan publik cerdas untuk menggambarkan suatu sistem kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui hubungan yang dinamis antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, serta infrastruktur teknologi. Kebijakan publik yang cerdas bukan sekadar kebijakan yang memanfaatkan teknologi mutakhir, melainkan kebijakan yang disusun berdasarkan data yang berkualitas, pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pertimbangan etika, keadilan, keamanan, dan keberlanjutan.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa penggunaan kecerdasan digital dalam pemerintahan menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Teknologi dapat membantu pemerintah mengenali masalah secara lebih cepat, memprediksi risiko, menyusun alternatif kebijakan, meningkatkan ketepatan sasaran program, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan persoalan baru, seperti bias algoritma, ketimpangan akses digital, pelanggaran privasi, kerentanan keamanan siber, dominasi penyedia teknologi, serta pengambilan keputusan yang kehilangan dimensi kemanusiaan.

Oleh karena itu, desain ulang pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi dan kecepatan. Transformasi pemerintahan harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Kecerdasan buatan dan sistem digital semestinya menjadi alat untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan memperluas manfaat pelayanan publik, bukan menggantikan tanggung jawab, penilaian etis, serta akuntabilitas para pengambil keputusan. Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang mampu mengintegrasikan kemampuan teknologi dengan kebijaksanaan manusia, kepastian hukum, nilai demokrasi, dan kepentingan publik.

Penulis :  Dr. Malik, M.Si | Alfian Malik, S.A.N., M.Si | Nurman Fauzi Malik, S.Tr.Tra.

Editor :  M. Ardiansyah, S.A.P., M.Si

Halaman Buku : 263

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp. 82.000