Transformasi peran negara dalam masyarakat modern telah memperluas spektrum intervensi publik, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Program-program yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk program makan bergizi gratis, mencerminkan pergeseran dari negara minimalis menuju negara yang aktif dalam distribusi kesejahteraan. Namun, perluasan peran ini tidak hanya menghadirkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang semakin kompleks. Salah satu konsekuensi tersebut adalah munculnya pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dikonstruksi ketika terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan program yang berdampak langsung pada kesehatan anak sebagai kelompok rentan.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum pidana tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika kebijakan publik. Dalam konteks program makan bergizi gratis, tindakan yang dilakukan oleh negara dan para pelaksananya berada pada persimpangan antara kewajiban administratif, tanggung jawab profesional, dan potensi pertanggungjawaban pidana. Kompleksitas ini menuntut kerangka analisis yang tidak hanya menekankan pada aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mampu mengintegrasikan dimensi kebijakan, organisasi, dan risiko. Oleh karena itu, buku ini mengembangkan pendekatan yang bersifat konseptual dan sistemik untuk memahami bagaimana kelalaian dalam program publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dapat diatribusikan secara adil dan proporsional.

Penulis:  Abdul Bari, S.H., M.H. | Achmad Taufik, S.H., M.H. | Dr. Win Yuli Wardani, S.H., M.Hum.

Editor : Dr. Ria Kasanova, M.Pd.

Halaman buku: 203

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 70.000