Buku Ajar Hukum Pemerintahan, khususnya dalam konteks Indonesia (Hukum Pemerintahan Daerah), merupakan panduan komprehensif yang mempelajari aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Buku ini berfokus pada dinamika regulasi, asas otonomi, dan hubungan antara pusat dan daerah. 

Berikut adalah sinopsis umum dari Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah:

Fokus Utama dan Tujuan

1. Pemahaman Komprehensif: Memberikan pemahaman mendalam tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, hak, dan kewajiban pemerintah daerah. 
2. Integrasi Teori dan Praktik: Menggabungkan konsep teoretis desentralisasi dengan hasil penelitian dan implementasi praktis di lapangan. 
3. Analisis Regulasi: Menganalisis perkembangan peraturan perundang-undangan, mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya (UU No. 9 Tahun 2015). 

Materi Pokok Pembahasan

1. Konsep Dasar: Membahas prinsip negara kesatuan, sistem otonomi daerah, serta asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Struktur Pemerintahan Daerah: Mengkaji posisi dan peran kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) serta DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan: Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme daerah istimewa/khusus.
4. Produk Hukum Daerah: Tata cara penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan pelaksana lainnya.
5. Pemilihan Kepala Daerah: Proses dan dinamika hukum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Hubungan Pusat-Daerah: Fokus pada hubungan keuangan, pengawasan, dan kewenangan.
7. Pemerintahan Desa: Khusus, sering dibahas pula implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk kewenangan desa adat. 

Penulis:  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 97

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 50.000