Buku Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia ini mengeksplorasi peran strategis komunikasi sebagai instrumen kebijakan publik. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah mengomunikasikan program kerja agar mendapatkan legitimasi dan partisipasi dari masyarakat. Penulis menyoroti transisi komunikasi pemerintahan dari gaya yang cenderung searah (top-down) pada era masa lalu menuju gaya yang lebih dialogis, transparan, dan partisipatif di era keterbukaan informasi.

Pokok Bahasan Utama:

1. Ruang Lingkup & Etika: Memahami batasan komunikasi pemerintahan, perbedaan antara komunikasi politik dan komunikasi publik, serta etika bagi komunikator pemerintah (Juru Bicara/Humas).
2. Media dan Opini Publik: Strategi pemerintah dalam mengelola hubungan dengan media massa dan cara memantau opini publik guna merumuskan kebijakan yang responsif.
3. Komunikasi Digital & E-Government: Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan situs resmi pemerintah dalam memangkas jarak antara birokrasi dan rakyat.
4. Komunikasi Krisis: Panduan bagi instansi pemerintah dalam menghadapi situasi darurat, bencana, atau skandal publik guna menjaga kepercayaan (public trust).
5. Hambatan Kultural: Analisis mengenai kendala komunikasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya paternalistik dan keragaman latar belakang sosiokultural masyarakat.

Keunggulan

1. Relevansi Lokal: Menyertakan analisis terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi.
2. Keseimbangan Teori & Praktik: Memberikan teori-teori komunikasi klasik dan modern (seperti teori Agenda Setting dan Public Sphere) yang dipadukan dengan studi kasus nyata di instansi pemerintahan Indonesia.
3. Adaptasi Era Disrupsi: Membedah tantangan pemerintah dalam menghadapi hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial.

Target Pengguna

1. Buku ini disusun secara sistematis sebagai buku ajar ini kususnya untuk mahasiswa Ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, buku ini sangat relevan bagi praktisi Humas Pemerintah (GPR – Government Public Relations) dan para pembuat kebijakan.
2. Intisari: Komunikasi pemerintahan yang efektif di Indonesia adalah kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Buku ini memberikan fondasi agar pemerintah tidak hanya “bekerja”, tetapi juga mampu “berbicara” dengan cara yang dipahami dan diterima oleh rakyatnya.

Penulis:  A. Junaedi Karso

Halaman buku: 162

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 62.000